Pemerintah Cicil Pokok dan Bunga Utang Rp 170 Triliun

Jumat, 09 September 2011 11:36 WIB

Tahun depan pemerintah merencanakan menyicil pokok dan bunga utang senilai Rp 170,36 triliun. Jumlah ini dinilai anggota DPR makin mengkhawatirkan karena telah membebani 12,9% total belanja pemerintah pusat.

Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel mengatakan, sejak 2011 beban pembayaran cicilan bunga utang pemerintah telah tembus Rp 100 triliun.

"Beban bunga utang di 2012 diproyeksikan mencapai Rp 123,1 triliun, setara dengan 12,9% dari total belanja pemerintah pusat atau 1,5% dari PDB. Jadi seperdelapan belanja pusat untuk membayar bunga utang. Beban akan semakin besar kalau ditambah cicilan pokok utang luar negeri dan pembayaran pokok utang domestik. Beban ini mengurangi ruang fiskal kita untuk alokasi anggaran akselerasi pembangunan," tutur Kemal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Jumat (9/9/2011).

Kemal mengatakan, dalam RAPBN 2012 cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp 47,26 triliun. Jumlah ini akan bertambah dengan refinancing atas pelunasan surat utang (SBN/surat berharga negara) karena penerbitan SBN netto di 2012 bakal mencapai Rp 134,56 triliun.

"Ke depan sebaiknya penerbitan SBN netto tahun berjalan harus lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun juga secara absolut. Sehingga akan menurunkan beban bunga utang secara progresif dari waktu ke waktu," tegasnya.

Pemerintah juga harus serius menjalankan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengurangi jumlah utang pemerintah yang saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 1.733 triliun.

"Kalau benar serius, harusnya ini mulai bisa kita lihat dari disain penarikan utang kita dalam RAPBN 2012 yang sedang dibahas. Sayang kalau hanya menjadi keinginan presiden, tetapi tidak dieksekusi dalam kepustusan politik anggaran yang riil," tandasnya.

Anggota DPR dari FPKS ini juga meminta agar penarikan pinjaman luar negeri dapat diturunkan secara lebih progresif menuju kemandirian ekonomi secara penuh.

"Dalam jangka pendek, penarikan pinjaman luar negeri dilakukan dengan skema yang meningkatkan country ownership disertai perencanaan program yang baik dan pengawasan yang memadai dari DPR. Untuk itu pemerintah perlu sesegera mungkin mengeluarkan sukuk negara dengan underlying proyek (project-based sukuk)," tambahya.

Kemal secara umum memberi apresiasi terhadap upaya konsolidasi fiskal yang diwujudkan dalam penurunan defisit APBN 2012 menjadi 1,5% dari PDB.

"Jadi tidak perlu kita naikkan defisit. Karena secara umum defisit APBN kita masih bersifat tidak produktif. Hal ini karena masih tingginya subsidi BBM, alokasi anggaran belanja barang yang tidak efisen serta potensi kebocoran yang masih tinggi. Sehingga sebenarnya dari sisi belanja yang menyebabkan defisit masih perlu direstrukturisasi kembali agar produktif," imbuhnya.