Perdagangan Obligasi Rupiah dan Obligasi Global Sepi

Jumat, 30 Desember 2011 10:00 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual) Perdagangan obligasi rupiah sepi lagi hari ini, harga hanya berubah sedikit dibandingkan dengan hari sebelumnya, namun sedikit menguat. Hanya sedikit yang diperdagangkan di pasar hari ini.

Yield indikatif:

1 tahun SPN 4.25%
3 tahun FR26 5.21%
5 tahun FR55 5.39%
10 tahun FR53 6.05%
15 tahun FR56 6.62%
20 tahun FR54 7.12%

Sedangkan obligasi global secara keseluruhan sangat sepi, tanpa adanya perdagangan di pasar. Harga kurang lebih sama dengan hari sebelumnya. Indo CDS tenor 5 tahun adalah 200/210 ( tidak berubah)

Yield indikatif beli/jual:

Indon 14o 2.91% / 2.68%
Indon 15 3.05% / 2.90%
Indon 20 4.00% / 3.93%
Indon 21 3.97% / 3.91%
Indon 35 5.26% / 5.15%
Indon 38 5.27% / 5.15%

CMNP Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

Kamis, 29 Desember 2011 10:15 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual) Rencana penerbitan obligasi PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP) terus bergulir. Obligasi dengan nilai maksimum Rp 1,5 triliun ini akan meluncur pada semester I-2012.

Perseroan kini tengah menggelar seleksi (beauty contest) untuk menentukan penjamin emisi atas surat utang tersebut. CMNP menggunakan laporan keuangan Desember 2011 dalam pelaksanaan obligasi Rp 1,5 triliun ini.

"Bonds issue digunakan untuk dana ekspansi kami tahun depan. Nilainya Rp 1-1,5 triliun. Di semester I targetnya," ucap Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Hudaya Ariyanto di Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Direktur Keuangan CMNP, Indrawan Sumantri menambahkan, dalam satu, dua bulan ke depan underwriter telah terpilih. Perseroan telah berbicara dengan beberapa sekuritas.

"Satu pihak dapat terdiri dari tiga penjamin emisi. Kami akan pilih mana yang terbaik. Bagaimana kesanggupan mereka menyerap size obligasi nanti. Itu masih dalam proses," jelas Indrawan.

Dana obligasi sebagian besar digunakan untuk ekspansi, berupa akuisisi dua ruas tol baru di Jakarta. Perseroan kini tengah mengikut due dilligence atas pembelian konsesi dua ruas tol tersebut.

Lanjut Hudaya, proses uji tuntas satu ruas tol telah tuntas. Satu lagi masih dalam proses akhir. Selain CMNP, masih ada satu perusahaan lain yang juga mengikuti uji tuntas tersebut.

"Untuk nama-namanya belum bisa disebut. Nanti takut harganya naik," tegas Hudaya.

Selain akusisi dua ruas tol, perseroan juga terlibat dalam pembangunan enam ruas tol dalam kota melalui konsorsium PT Jakarta Toll-road Development (JTD). Porsi kepemilikan saham perseroan di enam ruas tol ini terbilang minim.

"Namun kami melihat nilai tambah kepada Citra Marga. Karena kami punya advantage sebagai operator jalan tol sebelumnya. Masuk di JTD, dengan investment cost besar Rp 40 triliun. DKI sebagai pemrakarsa. Mereka ambil 2/3 bagian dari saham. Sisanya diambil ramai-ramai 10 perusahaan. Salah satunya CMNP," imbuhnya.

Menkeu Atur Penggunaan SAL Untuk Stabilkan Pasar Obligasi

Rabu, 28 Desember 2011 10:22 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual) Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, menerbitkan peraturan penggunaan dana sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pembalikan dana asing yang membahayakan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta stabilitas pasar keuangan domestik.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan SAL Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat BErharga Negara (SBN) Domestik.

Prinsip dasar penggunaan SAL yang diatur dalam peraturan ini adalah bahwa penggunaan SAL untuk pembelian SBN di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dilaksanakan dengan ketentuan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang atas nama Menkeu, dan mendapat persetujuan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang, dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik, menyampaikan usulan penggunaan SAL kepada Menkeu berdasarkan koordinasi dengan unit terkait, dengan mempertimbangkan kondisi krisis yang diperkirakan akan berkelanjutan dan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk pembelian SBN diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan stabilisasi pasar domestik.

Selanjutnya usulan yang telah disetujui Menkeu disampaikan kepada Badan Anggaran DPR, paling sedikit mencakup: kondisi pasar SBN domestik, dan jumlah maksimal SAL yang dapat digunakan untuk pembelian SBN domestik di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya.

Setelah disetujui Badan Anggaran DPR, Dirjen Pengelolaan Utang melaksanakan pembelian SBN di pasar sekunder sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sedangkan Dirjen Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara.

Selanjutnya, Dirjen Pengelolaan Utang harus menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan SAL tersebut kepada Menkeu sebagai bagian dari laporan hasil pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN. Peraturan Menkeu ini berlaku sepanjang pengaturan mengenai penggunaan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik masih diatur dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Agus Suprijanto mengungkapkan perkiraan SAL pada akhir tahun anggaran 2011 diperkirakan bertambah Rp30 triliun. Pada awal Desember 2011, jumlah SAL senilai Rp97 triliun.

"Tentu akan ada tambahan SAL, karena kalau penerimaan negara saja dapat mencapai target 100 persen dan belanja negara hanya sekitar 95 persen, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) diperkirakan Rp20 triliun hingga Rp30 triliun," kata Agus.

Menurut dia, perkiraan tersebut didasarkan pada proyeksi defisit anggaran tahun ini yang diperkirakan hanya sekitar 1,6-1,7 persen dari produk domestik bruto (PDB), sehingga belanja negara bisa mencapai 95 persen tapi belanja pemerintah pusat mungkin hanya 90 persen.

Agus mengungkapkan, jumlah SAL sekitar Rp97 triliun itu kemungkinan besar akan bertambah lagi pada akhir tahun ini jika memperhitungkan realisasi belanja yang tidak setara dengan penerimaan yang masuk ke kas negara.

Ditambahkannya, penggunaan SAL tersebut bisa digunakan untuk antisipasi risiko fiskal, sudden reverseal, keadaan darurat jika dampak krisis melanda Indonesia.

"Kalau krisis biasanya jumlah warga masyarakat masuk kelompok miskin bertambah. Itu perlu kita antisipasi, salah satu cara mungkin dengan SAL ini," jelasnya.

Berdasar PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL, sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan.

SAL adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setealh ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. (*)

Reksa Dana PNM Raup Rp 200 Miliar

Senin, 26 Desember 2011 11:15 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM melalui anak usahanya, PNM Investment Investasi (PNM IM) berhasil meraup dana hingga Rp 200 miliar dari reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011. Dana hasil penerbitan dana itu seluruhnya untuk membiayai usaha mikro.

Melalui instrumen pasar modal, PNM memanfaatkan dana para investor untuk mendukung aktifitasnya menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro kecil melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) PNM.

Selain sebagai terobosan dalam rangka sumber pendanaan untuk UMK, RDPT ini juga merupakan alternatif investasi bagi para investor profesional. Tingkat suku bunga yang rendah seperti saat ini, membuat investor mencari alternatif penempatan dana, tentunya dengan mempertimbangkan resiko investasi yang ada.

Direktur Utama PNM IM MQ Gunadi berharap RDPT yang diterbitkan ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM yang ada Indonesia. Sektor UMKM merupakan market yang besar dan membutuhkan pendanaan yang besar. Salah satu kendala UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah terbatasnya akses kepada sumber permodalan. Sebagian besar atau sekitar 68,7% modal dari usaha mikro ini pun masih bersumber dari modalnya sendiri atau pinjaman dari rentenir.

"Oeh karena itu penerbitan RDPT UKM menjadi target Perseroan kedepannya dalam membantu mengembangkan UMKM," jelas Gunadi dalam siaran persnya, Senin (26/12/2011).

Reksa dana ini sudah diterbitkan pada Jumat, 23 Desember 2011 lalu, dengan dana investor terkumpul sesuai targetnya sebesar Rp 200 miliar, meski sebenarnya jumlah minat investor melampui target tersebut.

Dana yang terkumpul sebesar Rp 200 miliar dari RDPT ini, akan digunakan seluruhnya (100%) untuk pembiayaan kepada usaha mikro kecil melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Saat ini PNM telah memiliki 377 unit ULaMM yang tersebar di 22 provinsi guna melayani UMK di 1,670 Kecamatan.

Direncanakan hingga Triwulan pertama 2012 ULaMM akan bertambah 100 Unit untuk dapat melayani UMK di 2,100 Kecamatan dalam 25 Provinsi, sehingga pada saat itu, PNM memiliki 582 jaringan kantor layanan termasuk Cabang, Cabang Pembantu dan Klaster Koordinator. Keseluruhan kantor layanan tersebut terkoneksi secara on line dalam system IT, sehingga mendukung pengelolaan dan manajemen pembiayaan ULaMM secara baik, termasuk menjaga tingkat Non Performing Loan.

Hingga November 2011, melalui unit-unit ULaMM telah dapat disalurkan pembiayaan sebesar Rp. 4,46 T untuk 73,413 pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dengan demikian saat ini ULaMM telah menjadi kontributor terbesar dalam bisnis dan kinerja pemberdayaan PNM, menggantikan posisi pembiayaan Kredit Program dan pembiayaan kepada LKM/S. Tingkat NPL Gross ULaMM pun tetap dapat dijaga pada kisaran 1,5 % s/d 1,75 %, sehingga tetap menarik minat perbankan dan investor lainnya untuk bersinergi mendukung pendanaan untuk pembiayaan melalui ULaMM. Saat ini tercatat, 18 Bank Umum/Syariah dan 6 Lembaga bersinergi dengan PNM untuk pembiayaan ULaMM, termasuk melalui penerbitan 3 (tiga) Reksadana Penyertaan terbatas (RDPT).

Dalam rangka diversifikasi sumber pendanaan bagi UMK khususnya ULaMM PNM, dengan tetap sambil memperhatikan kondisi pasar modal, dalam semester pertama 2012, akan diupayakan penerbitan obligasi maksimal sebesar Rp. 500 milyar.

Pemerintah Pertimbangkan Penerbitan Sukuk Berbasis Proyek

Jumat, 23 Desember 2011 10:34 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual) Pemerintah mempertimbangkan penerbitan Sukuk Negara berbasis proyek pada 2012 sebagai salah satu skema pembiayaan proyek infrastruktur baru yang telah masuk dalam program kerja pemerintah.

"Kami sedang memproses peraturan yang terkait dengan sukuk negara yang berbasis proyek atau project financing, jadi untuk membiayai proyek-proyek baru dengan dana yang dihasilkan dari penerbitan Sukuk," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Rabu.

Rahmat mengatakan, pihaknya belum menentukan kapan penerbitan obligasi tersebut akan dilakukan, namun dipastikan penerbitan tersebut dilakukan dalam jumlah besar terkait momentum peningkatan rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat Fitch menjadi layak investasi.

"Saya kira jumlah penerbitannya akan semakin banyak, apalagi dengan `investment grade` itu dana-dana dalam jangka panjang yang murah akan semakin banyak yang masuk," ujarnya.

Rahmat menjelaskan pemerintah juga berencana untuk menerbitkan obligasi yang bermanfaat bagi sektor riil untuk mendukung arus modal, yang diperkirakan akan semakin meningkat dengan stabilnya situasi perekonomian Indonesia.

"Kami akan banyak menerbitkan instrumen jangka panjang, selain untuk memperpanjang durasi protofolio utang kita, karena untuk mengurangi risiko refinancing. Jadi nanti kalau ada korporasi yang akan menerbitkan obligasi jangka panjang itu akan bisa didukung dengan adanya capital inflow yang cukup besar," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan aset dasar (underlying asset) senilai Rp40 triliun untuk penerbitan sukuk tersebut, namun jumlah penerbitan obligasi berbasis proyek tersebut tidak akan mencapai jumlah nilai yang menjadi aset dasar.

"Sukuk yang menggunakan proyek sebagai underlying itu mungkin ke depan akan besar, bisa sampai Rp40 triliun proyek-proyeknya, tapi kan penerbitan sukuknya tidak sebesar itu, yang tersedia itu segitu untuk underlying," ujar Rahmat.

Saat ini, lanjut Rahmat, pemerintah masih mempunyai aset dasar berupa barang milik negara senilai Rp20 triliun sebagai sisa dari penerbitan obligasi syariah sebelumnya.

"Kita punya aset negara yang bisa digunakan sebagai underlying dan itu jumlahnya masih sekitar Rp20 triliun juga. Jadi masih cukup besar, tapi kita juga usahakan agar project financing sukuk itu bisa kita terbitkan juga, paling tidak persiapannya bisa dimulai tahun depan," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan penerbitan global bond maupun sukuk untuk mencari investor asal luar negeri, namun hal tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini.

"Kita akan lihat mana yang paling siap apakah convensional bond, apakah samurai, apakah global sukuk. Artinya, kemungkinan tidak semua instrumen internasional kita terbitkan di semester I, karena persiapannya perlu waktu yang cukup lama. Kalau misalnya persiapannya cukup dan market memungkinkan, kami akan terbitkan," kata Rahmat.

Obligasi Rupiah Rally Cukup Signifikan

Kamis, 22 Desember 2011 10:15 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual)- Setelah pembukaan yang sepi pagi hari, obligasi Rupiah mengalami rally yang cukup signifikan hari ini oleh pembeli lokal selama sesi kedua. Beberapa bank memposisikan dirinya sebelum akhir tahun dengan melakukan akumulasi beberapa seri benchmark. Hanya sedikit yang memberikan penawaran sehingga hal ini mendorong harga naik sepanjang kurva, yield lebih rendah sekitar 10 sampai 12 bps untuk obligasi tenor 10 tahun dan lebih. Obligasi tenor 21 tahun lagi menjadi yang paling aktif diperdangangkan hari ini.

Yield indikatif:
1 tahun SPN 4.25%
3 tahun FR26 5.29%
5 tahun FR55 5.43%
10 tahun FR53 6.04%
15 tahun FR56 6.60%
20 tahun FR54 7.12%

Hari yang sepi untuk obligasi global namun harga menguat dan spread menyempit, dengan Indois 18 diperdagangkan meningkat dengan volume kecil atas beberapa pembelian asing dengan harga 101.125 (+50 sen). Indon 21 sangat sepi namun menguat dengan kisaran harga 106.625/107.50 dengan yield 4% dan spread T+215 bps (-9 bps) terhadap UST. Indo CDS tenor 5 tahun dalam kisaran 210/220 (-5).

Yield indikatif beli/jual:
Indon 14o 2.99% / 2.55%
Indon 15 3.18% / 2.90%
Indon 20 4.04% / 3.90%
Indon 21 4.04% / 3.97%
Indon 35 5.26% / 5.15%
Indon 38 5.27% / 5.15%

BPD Maluku Terbitkan Surat Utang Obligasi Sebesar Rp 300 Miliar

Rabu, 21 Desember 2011 15:33 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual) PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPD Maluku) menerbitkan surat utang obligasi dengan total emisi Rp 300 miliar. Terdiri dari tiga seri, perseroan mematok kisaran bunga 8,8-10,8%.

Penawaran umum obligasi BPD Maluku tersebut mulai dilakukan hari ini. Seri A dengan tenor satu tahun dengan kisaran bunga 8,8%-9%. Seri B tiga tahun, dengan bunga 9,7%-9,9%. Seri terakhir, C limma tahun berbunga 10,6-10,8%.

Menurut manajemen Bank Maluku dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/12/2011), hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk ekspansi kredit. Obligasi mendapat rating A- (idn) dari Fitch Ratings Indonesia.

Obligasi ditawarkan dengan jaminan piutang lancar yang timbul dari kredit yang disalurkan Bank Maluku. Jaminan ini dibebankan dengan fidusia dengan nilai jaminan pada tanggal emisi minimal sebesar 125%% dari pokok obligasi.

Tanggal efektif akan didapat pada 30 Desember 2011, dengan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Januari 2012. Bank Maluku pada semester I-2011 mencatat laba bersih Rp 44,78 miliar. Laba disumbang oleh pendapatan bunga bersih Rp 165,12 miliar dan pendapatan operasional Rp 7,69 miliar.